Buku ini berisikan peraturan pemerintah tentang Penatagunaan Tanah
Penegasan perspektif kesetaraan gender dalam pelaksanaan program sangat bergantung pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Buku ini menceritakan tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Buku ini menyajikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan kemaritiman di bidang Hukum Laut Nasional, meliputi : lingkungan maritim Indonesia, pelayaran nasional, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, perikanan di laut, hingga perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara kita dengan negara-negara tetangga soal perbatasan.
Buku ini berisikan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana.
Rangkaian kajian kesalahan pidana dalam pertanggungjawaban Pidana dalam buku ini ditutup dengan penerapan dan perkembangan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan, khususnya dalam pertimbangan hukumnya.
Hukum Jawa yang lahir sebagai akibat Perjanjian Giyanti, dan kemudian juga Perjanjian Salatiga, merupakan satu-satunya hukum tertulis yang pernah dimiliki masyarakat Jawa masa lalu dan diberlakukan dalam rangka mengatisipasi perubahan dalam masyarakat.
Buku ini menceritakan tentang peranan ECA di Indonesia.
Buku ini menceritakan hukum kolonial ke hukum nasional dengan suatu telaah mengenai transplantasi hukum ke negara-negara yang tengah berkembang khususnya di indonesia