Desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia pada dasarnya digagas untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang semakin rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyar di daerah melalui sistem pemanfaatan hutan yang lestari. Namun pelaksanaan pengelolaan hutan era otonomi daerah memunculkan banyak persoalan, seperti perebutan kewenangan dan eksploita SDH untuk tujuan sesaat (peningka…
Buku ini berisikan tentang undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Buku ini berisikan pandangan reflektif Kementerian Pertanian terhadap konsensus politik nasional tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam disampaikan dalam seminar tentang membangun platform gerakan beresama menuju reforma agraria dan SDA pada 14 Desember 2010.
Buku ini berisi bahan diskusi publik refleksi perjalanan TAP MPR No.IX/2001 kembalinya TAP MPR kedalam tata urutan perundang-undangan RI dan konsekuensinya terhadap TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Desember 2011 di Park Hotel.
Thus in December 1993 the United Nations, affirming that conservation of biological diversity is a common concern of humankind, put into force the Conven- tion on Biological Diversity (CBD). The Philippines was one of the first signatories to this Convention.2 The CBD pursues three objectives: 1) conservation of bio- logical diversity, 2) sustainable use of its components and 3) equitable sh…
Hasil seminar yang memuat pemikiran-pemikiran mengenai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya air.