Penerapan Kriteria Clear and Clean Dalam Penyediaan Tanah Pada Pembangunan Ka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829441

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

631.4 PEN

Prioritas Pembangunan Kehutanan : menyelamatkan kekayaan multi-fungsi hutan d…

Pembangunan kehutanan, untuk pelestarian dan pencegahan kerusakan, harus menyentuh langsung kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan SDA secara nasional. Buku ini menggambarkan masalah kelembagaan dan kinerja pemanfaatan SDA secara nasional, akar masalah pembangunan kehutanan, serta upaya penyelamatan kekayaan multi-fungsi hutan dan keadilan alokasi manfaat SDH.

Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berbasis Gas Rumah Kaca : tinjauan kritis

Berdasarkan data dan fakta diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa kebun kelapa sawit yang ditanam di tanah mineral selama 25 tahun hanya mampu menyerap 130 ton CO2 eq/ha atau kalaupun bervariasi maka kemungkinan besar tidak akan lebih dari 180 ton CO2 eq dengan mengingat kandungan karbon pada bagian atas permukaan di kebun kelapa sawit di Tanah Grogot adalah 39,94 ton/ha atau setara dengan14…

The Reality of Aid 2002 : an independent review of poverty reduction and inte…

Reality of Aid 2002 is a unique source of data, independent evaluation and comment on what the international community is doing- and needs to do- to end poverty and ensure sustainable development. The Reality of Aid project started monitoring aid and development cooperation policy and practice a decade ago. Its aim is to increase transparency and accountability both to the public in OECD don…

Local Societies and Rural Development : self-organization and participatory d…

The importance of community-based and participatory approaches to rural development in developing countries has long been emphasized. Local Societies and Rural Development demonstrates how rural people, who are economically and politically weak as individuals, can only participate in development projects when they are collectively organized. With the input of expert collaborators in the field, …

Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Per…

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan …

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Implementasi RPJMD Kabupaten Blitar Tahu…

Selama periode lima tahun terakhir (2006-2010), berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun Kabupaten Blitar. Sesuai Visi yang telah ditetapkan, yaitu: "Terbangunnya Perekonomian Rakyat Yang Kokoh, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar yang Makin Sejahtera, Dengan Meminimalkan Kemiskinan 2010", program-program pembangunan yang direncanakan dan di…

Investasi Dalam Pembangunan

Buku ini memadu dan menyajikan dalam satu tempat beberapa pelajaran yang diperoleh Bank Dunia selama 35 tahun membantu membiayai pembangunan di negara-negara anggotanya. Di dalamnya disajikan pedoman yang dapat digunakan negara-negara sedang berkembang dalam memilih, menyiapkan, dan melaksanakan seluruh proyek-proyek pembangunan mereka, apa pun sumber asal dari dana untuk membiayai proyek-proye…

Kontroversi Dana Reboisasi Dalam Pembangunan HTI : sebuah tinjauan hukum

Buku ini dilandasi oleh sebuah itikad baik dalam upaya membantu kemajuan pembangunan kehutanan nasional, khususnya dalam upaya percepatan pembangunan HTI yang telah dicanangkan Pemerintah.

Propenas 2000-2004 : UU No. 25 tahun 2000

Pada tanggal 20 November 2000 telah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Propenas 2000-2004 ini merupakan penjabaran dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, yang akan menjadi landasan dan pedom…