Buku saku berjudul "Hukum Lingkungan dan Hak Atas Lingkungan yang Sehat" ini kami terbitkan untuk membantu masyarakat memahami hak-haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, peran serta apa saja yang dapat diambil, dan bagaimana prosedur menyelesaikan sengketa lingkungan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Buku ini berisikan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomo 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dokumen ini merupakan sumber informasi tentang lingkungan hidup dan persoalannya di Kota Bontang yang akan bermanfaat sebagai acuan, khususnya dalam menetapkan visi, misi dan strategi kebijakan serta dalam menyusun program Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Kota Bontang. Dengan mengacu pada dokumen ini diharapkan program dan kebijakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Kota Bontang akan mem…
Buku ini berisikan undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup.
Buku ini memaparkan potret kawasan Halimun dengan menggali informasi, data dan fakta yang ada di kawasan Halimun dari berbagai aspek, baik aspek sejarah, sosial-budaya masyarakat, sistem pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat, serta potret para pihak yang bermain di kawasan Halimun. Penggalian aspek pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat adat dan non adat yang dipaparkan dalam buku ini kir…
Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. yang berlangsung di Cipayung. Bogor. tanggal 11-12 September diselenggarakan dengan maksud untuk membangun 2002 kesepahaman berbagai pihak atas konsep dan keberadaan masyarakat adat, mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi, sekaligus menggagas upaya-upaya bersama untuk melakukan pemberdayaan atas posisi d…
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) edisi kali ini mencoba mengangkat tema demokrasi lingkungan sebagai narasi alternatif atas gagasan mengenal relasi kekuasaan yang terlampau antroposentris, kapitalistik, dan cenderung memandang alam sebatas objek untuk akumulasi kekayaan semata.
Buku ini berisikan tentang Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dilengkapi dengan -Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. -Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan ya…
Kerusakan ekologi dan malapetaka industri memunculkan ancaman langsung terhadap kehidupan sehari-hari, sementara tanggung jawab khusus masih terus dibebankan kepada perempuan. Haruskah perempuan menerima relasi antara penindasan patriarkal dan perusakan alam yang mengatasnamakan keuntungan dan perkembangan? Bagaimana mereka bisa mengkounter kekerasan yang inheren dalam proses tersebut? Haruskah…
Buku ini berisikan informasi mengenai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah.