Modul Pengamanan Hutan : diklat pengamanan hutan berbasis masyarakat (communi…

Buku ini merupakan modul terkait pengamanan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

Forest Governance 2.0 : a primer on ICTs and governance

Forest Governance2.0: a primer on icts and governance, explores a whole range of uses of information and communication technology that can increase public participation and improve law enforcement and economic efficiency to strengthen governance in the forest sector. Using the world bank's analytical framework for forest governance reforms, it draws on current and planned initiatives, from s…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaa…

Buku ini berisi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 soalPerusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Penilaian Kinerja Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu …

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dirubah dan untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk men…

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Paska Putusan - Putusan Mahkamah Konst…

Cita-cita pendiri bangsa yang tercermin dalam konstitusi adalah bagaimana negara berperan aktif menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar itulah penguasaan negara atas seluruh sumberdaya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia menjadi amanah konstitusi UUD 1945. Paska reformasi, pengaturan hukum mengenai kehutanan terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999. Namun, UU ini justru tidak …

PPAN : layu sebelum berkembang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 IWA p

Pemberantas Kejahatan Kehutanan Setengah Hati : laporan hasil penelitian kine…

Buku ini menyajikan hasil penelitian ICW tentang evaluasi kinerja pemberantasan kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh Kementrian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Penelitan juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada institusi penegak hukum khususnya pada upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan agar lebih optimal dimasa mendatang.

Melestarikan Pertumbuhan Ekonomi, Penghidupan Pedesaan, dan Manfaat Lingkunga…

Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan: desentralisasi dan demokrasi, konfl ik dan ketidakadilan, pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan dan kerentanan. Permasalahan kehutanan merupakan titik tolak dari semua permasalahan tersebut. Mengapa Hutan? Masyarakat global peduli akan hutan Indonesia karena perannya yang penting secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi pertumbuhan yang be…

Ke Mana Harus Melangkah ? : masyarakat, hutan, dan perumusan kebijakan di Ind…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979461421x

Deskripsi Fisik

xxxiv, 516 p. : ill. : tab. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 KEM

Land Reform dari Masa ke Masa : perjalanan kebijakan pertanahan 1945 - 2009

Land reform, yakni legislasi yang mewujudkan prinsip tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah berulang kali keluar-masuk dan tampil ke dalam arena kebijakan nasional Indonesia paska-kolonial (1945-2009). Buku ini menganalisis apa saja dan bagaimana kekuatan-kekuatan pro versus anti-land reform itu bekerja, kondisi-kondisi yang memungkinkannya timbul-berpengaruh-dan-tenggelam, dan konj…