Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards Donor - Donor BIlateral…

Implementasi skema Reducing Emission from Deforstation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia dicirikan oleh pembangunan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang dapat dikatakan berada di jalur cepat (fast track). Di tengah masih simpangsiurnya mekanisme implementasi di tingkat nasional dan daerah, berbagai proyek yang mengatasnamakan skema REDD+ telah berjalan dan acap kali menimbulkan keb…

RaTA : rapid land tenure assessment. Desa Sedoa dan O'o Sulawesi Tengah

Konflik system penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antar masyarakat, perusahaan dan pemerintah, seringkali berakhir dengan kekerasan. Hal ini timbul karena ketiadaan dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik perhutanan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Ko…

Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan

Desa model merupakan desa terpilih dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan prioritas penyelesaian konflik bagi masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi percontohan dalam penyelesaian konflik tenurial kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 10 desa model itu, tiga di antaranya…

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan : studi dampak pembatasan dan pelarangan ak…

"Pelarangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menekung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatnya atas sejumlah hak - hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak - tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi poli…

Pendapat Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, …

Seri Kajian Hukum ini mengulas segi-segi hokum terhadap Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu NO. 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan 100 hektar. Tulisan ini akan melihat sejumlah hal, pertama, apakah keputusan ini memiliki maksud untuk memelihara kelestarian alam, kedua, putusan ini apakah sungguh-sungguh mengutamaka…

Orangutan dan Ekonomi Pengelolaan Hutan Lestari di Sumatera

Laporan ini berfokus pada habitat spesies karismatik, tetapi sangat terancam punah yaitu Orangutan Sumatera. Hal yang ditawarkan adalah gambaran jasa ekosistem yang disediakan oleh habitat orangutan di Sumatera dan bagaimana estimasi pendapatan dari skema pembayaran jasa ekosistem dibandingkan dengan pendapatan dari skenario penggunaan lahan lainnya. Laporan ini juga bertujuan untuk menekankan …

Prioritas Pembangunan Kehutanan : menyelamatkan kekayaan multi-fungsi hutan d…

Pembangunan kehutanan, untuk pelestarian dan pencegahan kerusakan, harus menyentuh langsung kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan SDA secara nasional. Buku ini menggambarkan masalah kelembagaan dan kinerja pemanfaatan SDA secara nasional, akar masalah pembangunan kehutanan, serta upaya penyelamatan kekayaan multi-fungsi hutan dan keadilan alokasi manfaat SDH.

Posisi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Terhadap Kehutanan Indonesia : isu poko…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 40 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.5 POS

Pemilihan Komunitas Mitra KPH di Wilayah Kerja MFP3

Proyek ini merupakan bagian penting dari MP3 dalam upaya program bantuan pemerintah Inggris ini untuk "mendukung penguatan tata laksana kehutanan, pengembangan kewirausahaan kehutanan berbasis masyarakat, serta produksi produk kayu yang secara legal bisa diterima oleh pasar domestik dan ekspor." Keluaran yang diharapkan dari MFP3 adalah "usaha kehutanan berbasis komunitas yang efektif dari aspe…

Kumpulan Peraturan Bidang Pengembangan Hutan Tanaman

Buku ini berisikan tentang Kumpulan Peraturan Bidang Pengembangan Hutan Tanaman.