Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas me…
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, seperti tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga terdapat di berbagai peraturan dan perundangan sektoral, sementara undang-undang yang kh…
Tulisan Nonet dan Selznick ini mengakhiri suatu cara berpikir tertentu yang bersifat linier dan matematis. Yang dimaksud adalah meletakkan perkembangan dan pembangunan hukum secara linier, yang dikemas dalam bentuk “Teori Modernisasi”. Teori tersebut Berjaya pada tahun 60-an, tetapi mulai surut sejak tahun 70-an. Teori modernisasi secara sederhana mengatakan, bahwa negara-negara berkembang…
Dokumen ini menggambarkan pengalaman menginisiasi proses penyusunan dan pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa tenurial yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Inisiatif ini dilakukan karena proses di tingkat nasional yang belum menemukan momentumnya kembali. Meskipun belum bisa dikatakan selesai, proses dan pengalaman pembelajaran ini patut menjadi referensi bagi daerah lain dan/atau pemerin…
Buku Berawal dari Mengolah Sampah ini menceritakan tentang kisah Yayasan Wisnu dalam mendanai kegiatan advokasinya dengan usaha mandiri. Sampah yang menjadi problem kota besar, termasuk Bali sebagai kota pariwisata, ditangkap oleh Yayasan Wisnu sebagai peluang bisnis sekaligus upaya penyelamatan lingkungan. Usaha mengelola sampah ini pada awalnya dijalani karena keprihatinan Yayasan Wisnu sebag…
This manual is provided as a reference tool to assist Parties included in Annex I to the United Nations Framework Convention on Climate Change (hereafter referred to as the Convention) (Annex I Parties) in the implementation of their commitments related to the accounting of emissions and assigned amount under the Kyoto Protocol. In this regard, the manual synthesizes the requirements for these …
Buku ini akan menjadi pelengkap sisi adaptasi dari Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI), yang telah meletakkan prinsip-prinsip kunci dan aksi untuk dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Dalam rangka membawa agenda perubahan iklim lebih lanjut diperlukan komitmen dan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademia dan bagi setiap individu masyarakat.
Buku ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas pegiat HAM untuk terlibat aktif dalam mengawal isu keterbukaan informasi publik dalam tubuh Polri. Diharapkan upaya ini dapat digunakan oleh masyarakat sipil untuk mengakses informasi dalam tubuh Polri dalam kerja-kerja advokasinya, termasuk pembelaan hukum sekaligus upaya mendorong reformasi Polri dapat berjalan dengan efektif. Peluncur…
Buku ini dibuat untuk menjadi salah satu kotak dari mozaik besar pengelolaan pengetahuan yang dibangun oleh GEF SGP Indonesia, dalam mendukung inisiatif komunitas lokal untuk perubahan lingkungan global. Kotak-kotak mozaik yang lain telah diletakkan berupa identifikasi permasalahan serta monitoring dan evaluasi program oleh para mitra: LSM dan kelompok-kelompok masyarakat. Dasar-dasar data y…
Buku ini merupakan hasil kajian yang disajikan dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bagian Bagian pertama adalah pendahuluan yang secara ringkas menggambarkan keseluruhan isi laporan, termasuk di dalamnya bagaimana kajian ini dilakukan Bagian kedua mendiskusikan gambaran umum program pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan focus pada kebijakan, target nasional dan upaya percepatan Bagi…