Buku ini berisi sebuah mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat nasional yang lebih terlembaga sebagai upaya untuk memperkuat inisiatif inisiatif yang sudah ada, sudah tak terelakkan Pada dasarnya penyelesaian konflik terkait REDD+, termasuk di dalamnya konflik tenurial, tidak bisa dilokalisie dalam kerangka REDD+ belaka karena ia adalah representasi dan tata kelola tenurial nasional.
Prosiding ini merupakan dokumentasi pelaksanaan Seminar Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Tata Kelola Hutan dan Lahan Lestan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18-19 November 2014.
“Chicken died in the rice barn”, said an Indonesian old proverb, a metaphor that precisely appropriate to describe the present food situation of the country. Another popular metaphor about this tropical islands where is “a wooden stick even growing to be a fruitful plant” will remain as an empty slogan. In fact, cases of food shortage and malnutrition still continously happening in vari…
In 1989, the International Labour Organization adopted the Indigenous and Tribal Peoples Convention (ILO Convention No. 169). Since then, the Convention has been ratified by 20 countries and has guided and inspired governments and indigenous peoples all over the world in their work to promote and protect indigenous peoples' rights. Twenty years have passed since the adoption of the Conventio…
Buku ini berisi tentang informasi REDD pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang sebagai langkah mitigasi terhadap perubahan iklim, dan akibatnya bagi masyarakat adat.
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas me…
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, seperti tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga terdapat di berbagai peraturan dan perundangan sektoral, sementara undang-undang yang kh…
Dokumen ini menggambarkan pengalaman menginisiasi proses penyusunan dan pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa tenurial yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Inisiatif ini dilakukan karena proses di tingkat nasional yang belum menemukan momentumnya kembali. Meskipun belum bisa dikatakan selesai, proses dan pengalaman pembelajaran ini patut menjadi referensi bagi daerah lain dan/atau pemerin…
This manual is provided as a reference tool to assist Parties included in Annex I to the United Nations Framework Convention on Climate Change (hereafter referred to as the Convention) (Annex I Parties) in the implementation of their commitments related to the accounting of emissions and assigned amount under the Kyoto Protocol. In this regard, the manual synthesizes the requirements for these …
Buku ini akan menjadi pelengkap sisi adaptasi dari Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim (RAN-PI), yang telah meletakkan prinsip-prinsip kunci dan aksi untuk dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Dalam rangka membawa agenda perubahan iklim lebih lanjut diperlukan komitmen dan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademia dan bagi setiap individu masyarakat.