Melalui TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), pemerintah menetapkan ulang kawasan hutan negara tanpa menghiraukan keberadaan penduduk yang sudah terlanjur bermukim dan menggarap lahan di dalamnya. Selanjutnya muncul istilah perambah hutan bagi penduduk. Penyerobotan lahan dan hak tak terelakkan menyebabkan sengketa kawasan hutan. Akhirnya hukum dan perundang-undangan pun menjadi alasan untuk menc…
Buku Sejarah Umat Manusia ini merupakan terjemahan dari karya Toynbee: Mankind and Mother Earth: A Narrative History of The World, sebuah buku yang memaparkan secara runtut tentang sejarah manusia dari zaman kuno hngga zaman yang dinamakan dengan dominasi barat.
Buku ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaaban atas apa yang telah dilakukan DPD RI lewat PAH II. Buku ini dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran sudah sejauh mana PAH II DPD RI melangkah dan bekerja untuk rakyat.
Dalam kerangka pembaharuan KUHP perlu adanya langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk melakukan pembongkaran konstruksi perumusan perbuatan pidana dengan menempatkan perkembangan norma internasional mengenai diskriminasi rasial secara lebih utuh.
Buku ini merupakan buku laporan delegasi kementerian kehutanan pada acara United Nations Climate Change Conference yang diberlangsungkan pada 29 November - 10 Desember 2010 di Mexico.
Buku ini merupakan buku hasil riset pengalaman Yappika dalam mendorong Program Tata Pemerintah Lokal yang Demokratis (TPLD).
Membahas mengenai tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi yang ada dalam RUU KUHP Pidana sebagai salah satu tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dibahas juga mengenai konsep, perkembangan, pasal-pasal, perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Rancangan KUHP merupakan proyek besar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Rentang topik-topik di sekitar isu pemba…
Buku ini ditujukan bagi mereka yang aktif organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi atau bagi pembaca yang menaruh minat dann telah memiliki pengetahuan politik tetapi masih berkeinginan untuk mengerti lebih mendalam apa sebenarnya demokrasi itu dan bagaimana cara kerjanya.
As a political case, Munir's murder cannot be seen as a murder done by an individual perpetrator, but involving many actors, especially from the political opponents who had encounters with Munir's activities. It can also be considered that the state is involved directly or indirectly since two of its institutions, PT Garuda Indonesia and the State Intelligence Body (BIN), are suspected to be in…