Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) edisi kali ini mencoba mengangkat tema demokrasi lingkungan sebagai narasi alternatif atas gagasan mengenal relasi kekuasaan yang terlampau antroposentris, kapitalistik, dan cenderung memandang alam sebatas objek untuk akumulasi kekayaan semata.
Buku ini sejarah kehutanan Indonesia zaman prasejarah
Laporan pembangunan manusia Indonesia tahun 2004 memperkirakan bahwa, berdasarkan data terbaik yang ada berasal dari berbagai sumber dan penilaian lembaga-lembaga yang kompeten, biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak pembangunan manusia yang mendasar ini tidaklah lebih dari tambahan dana sebesar 3-4% dari PDB.
Hampir delapan tahun sejak Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Prinsip prinsip Panduan Relasi Bisnis dan HAM (Guiding Principles on Business and Human Rights) pada 16 Juni 2011. sebagai upaya mengakomodasi prinsip-prinsip HAM terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Namun hingga hari ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih sangat lambat, yang artinya berbagai upaya yang d…
Buku ini berisikan Daftar Peraturan Perundang-undangan Hutan dan Kehutanan = List of Forest and Foresty Regulation : a-p
Buku ini memaparkan sistem pengelolaan hutan produksi lestari berdasarkan standar LEI seri 5000. Seri tersebut mencakup standar LEI 5000, 5000-1, dan 5005 yang masing-masing berisi kerangka sistem pengelolaan hutan produksi lestari, sistem pengelolaan hutan alam produksi lestari, dan istilah serta pengertian yang berhubungan dengan sertifikasi hutan.
Zapatista adalah perjuangan memukau bukan karena metodenya melainkan kekayaan imajinasi para pemimpinnya. Buku ini mengungkap bahwa kapitalisme bukan sebuah ideologi yang beres dan lengkap.
Papua adalah salah satu bagian dari indonesia yang mempunyai ironi paling besar memiliki kekayaan alam begitu melimpah disatu sisi,kemiskinan dan keterbelakangan yang nampak dengan mata telanjang. Sejak diberlakukannya otonomi khusus yang hingga kini sudah berjalan selama 14 tahun, ternyata belum mampu mensejahterakan rakyat Papua dengan baik, padahal dengan sumber kekayaan alam yang melimpah s…
Buku ini berisikan informasi mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebeneran dan Rekonsiliasi.
Buku ini berisikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.