Telah lama, hokum perundang-undangan difungsikan menjadi sumber utama norma hokum sehingga mendominasi tatanan politik dan social bangsa Indonesia. Tradisi ini merupakan situasi tak terelakkan dari terus menguatnya system hokum modern, menganjung-nyanjung hokum positif, berikut asumsi dan doktrin-doktrin yang menyertainya. Begitu kokohnya bangunan system hokum ini, sehingga periode reformasi ma…
Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan modul dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi …
Saat ini terdapat tidak kurang dari 198 peraturan perundang-undangan di pasar modal Indonesia, sebagian besar di antaranya tertuang dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pemahaman atas peraturan tersebut oleh masyarakat khususnya para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan sesuatu yang penting. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh m…
Buku ini merupakan buku pedoman penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Buku ini ditulis tidak bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai arbitrase, tetapi lebih diarahkan kepada pemahaman minimal arti arbitrase baik di dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang harus di hormati, keuntungan dan kerugian serta rambu-rambu yang perlu dikenal untuk dapat diterapkan tanpa cacat dalam validitasnya.
Penegasan perspektif kesetaraan gender dalam pelaksanaan program sangat bergantung pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Buku ini menceritakan tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.