Open Source Library Management System

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pembaruan Hukum Daerah : menuju pengembalian hukum kepada rakyat

Text

Pembaruan Hukum Daerah : menuju pengembalian hukum kepada rakyat

Simarmata, Rikardo - Personal Name; Pellokita, Yones K. - Personal Name; Supit, Mattulandi P. L - Personal Name; Dalip, Darius - Personal Name; Rona, Marina - Personal Name; Kanyan, C. - Personal Name; Santosa, Andri - Personal Name; Rifai - Personal Name; Laudjeng, Hedar - Personal Name; Giay, Edison Robert - Personal Name;

Misi penerbitan buku ini adalah untuk menyebarluaskan gagasan tentang pentingnya peranan rakyat dalam proses pembaharuan hokum di daerah. Buku ini berisikan hal-hal yang bersifat konseptual dan beberapa pengalaman kelompok masyarakat dalam upaya mereka melakukan pembahruan hokum di daerahmya. Buku yang terbit di tahun 2002 ini dianggap tepat waktu dengan dinamika social-politik di daerah dalam era desentralisasi.
Hukum adalah produk politik maka pembaharuan hukum adalah proses politik dan sosial yang harus ditempuh. Itulah pesan terpenting dari buku ini. Dari sudut pandang rakyat, pesan ini merekomendasikan beberapa prasyarat. Pertama, rakyat harus menjadikan dirinya sendiri sebagai actor utama dalam proses pembaharuan hokum. Rakyat tidak bisa lagi memberikan mandate kosong dan kepercayaan penuh kepada para wakil rakyat yang duduk di parlemen daerah. Beberapa contoh kasus dalam buku ini membuktikan hal itu. Jika tidak, maka seluruh agenda riil rakyat akan terpinggirkan oleh agenda-agenda yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan rakyat. Kedua, intervensi terhadap proses pembaharuan hokum bukanlah kerja teknis semata merumuskan isi pasal per pasal. Lebih penting dari itu adalah membangun posisi tawar rakyat agar kerja intervensinya betul-berul diperhitungkan para wakil rakyat maupun pemerintah daerah. Ketiga rakyat tidak boleh lengah untuk mengawasi pelaksanaan sebuah produk hokum yang telah berhasil dibuat. Keempat, keterampilan-keterampilan pendukung seperti kemampuan perumusan masalah, analisis kepentingan para pihak, negosiasi, lobby dan berbagai bentuk keterampilan melakukan tekanan politik tetap diperlukan agar posisi tawar politik yang dimiliki rakyat dapat digunakan secara efektif melakukan pembaharuan hokum.
Pengguna utama buku ini adalah Pendmping Hukum Rakyat (PHR) yakni para aktivis yang bekerja bersama rakyat untuk menguatkan hukum rakyat. Dengan demikian PHR tidak harus berlatar belakang sarjana hokum. Penyebutan PHR dalam buku ini tidak bermaksud memberi perlakuan khusus kepada PHR atau memperlakukannnya sebagai pelaku utama dan penentu hidup matinya proses pembarharuan hokum. Penyebutan ini semata-mata karena buku ini diperuntukkan sebagai konsumsi para PHR dalam mengawal pembaharuan hokum daerah.


Availability
B00082/21340.5/Rik/pMy Library (Rak 1)Available
B00117/21340.5/Rik/pMy Library (Rak 1)Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
340.5/Rik/p
Publisher
Jakarta : HuMa.,
Collation
, 255 p. : ill. : 22 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
9789799791009
Classification
340.5
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments

You must be logged in to post a comment

  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

Kami Memfokuskan Kerjanya Pada Isu Pembaharuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Tanah Dan Sumber Daya Alam Lainnya.
Kami berdiri atas kesadaran bahwa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan dan diatasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Diperlukan perspektif yang lebih luas untuk menempatkan proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakannya dalam konteks sosial-ekonomi-politik lokal, nasional, dan global. Atas dasar itu-lah, kami memandang perlu mengembangkan wacana, teori, dan metodologi pengkajian hukum dan masyarakat alternatif yang bersifat kritis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2022 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search