Perpustakaan HuMa

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Log In
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perkembangan REDD dan Safeguard
Penanda Bagikan

Text

Perkembangan REDD dan Safeguard

Steni, Bernadinus - Nama Orang;

Permasalahan perubahan iklim dampaknya mendorong Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brazil tahun 1992, menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
UNFCC mempunya struktur dasar pengambilan keputusan. Conference of Parties (COP) lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam konvensi-konvensi. Semua negara yang menjadi pihak atau terikat dengan konvensi diwakili dalam COP. Peran utama COP adalah melakukan review atas komunikasi nasional dan inventarisasi emisi yang diajukan masing-masing pihak.
Salah satu hasil COP yang berlaku mengikat adalah Protokol Kyoto tahun 1997. Karena protocol ini dianggap tidak cukup untuk menjawab dampak perubahan iklim, pembicaraan solusi jangka panjang yang lebih meyakinkan terus dilakukan hingga tahun 2005 REDD diusulkan. Dan REDD+ merupakan salah satu topik dalam negosiasi implementasi Konvensi Perubahan Iklim yang lebih Panjang.
Buku panduan 32 halaman yang disusun oleh Bernardinus Steni anggota HuMa, memberikan pemahaman secara singkat dan padat tentang perkembangan isu Perubahan Iklim dan REDD di tingkat global juga di tingkat nasional sejak tahun 2005 sampai tahun 2013. Menjelaskan alasan mendorong safeguard untuk mencegah REDD+ agar tidak menyingkirkan dan mengurangi hak-hak masyarakat dari hutan juga mengabaikan masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari.
Penerjemahan safeguards REDD+ ke dalam konteks negara, Skema REDD+ hingga kebijakan nasional terkait Safeguard. Rujukan hukum yang memberikan dasar hukum atas “pengamanan” hak masyarakat terutama dalam hak-hak masyarakat adat/local terhadap akses untuk pengelolaan hutan, salah satunya adalah Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 (Putusan MK35) dibahas diakhir tulisan ini.


Ketersediaan
#
My Library 634.92 BER p
B00110
Tersedia
#
My Library 634.92 BER p
B00111
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
634.92 BER p
Penerbit
Jakarta : HuMa., 2014
Deskripsi Fisik
, 32 p. : ill. : tab. : 15 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
634.92
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
REDD
Safeguard
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan HuMa
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Kami berdiri atas kesadaran bahwa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan dan diatasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Diperlukan perspektif yang lebih luas untuk menempatkan proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakannya dalam konteks sosial-ekonomi-politik lokal, nasional, dan global. Atas dasar itu-lah, kami memandang perlu mengembangkan wacana, teori, dan metodologi pengkajian hukum dan masyarakat alternatif yang bersifat kritis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?