Text
Land Law Reform : achieving development policy objectives
Buku ini mengkaji berbagai isu yang menjadi pusat perdebatan tentang reformasi hukum pertanahan, memberikan perhatian khusus pada bagaimana opsi reformasi memengaruhi kaum miskin dan yang kurang beruntung, dan merekomendasikan berbagai strategi untuk mengurangi kemiskinan secara lebih efektif melalui reformasi hukum pertanahan. Buku ini mengulas peran Bank Dunia dalam reformasi hukum pertanahan, dengan mengkaji berbagai isu proses dan substansi. Buku ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dan arah utama, serta menekankan perlunya merancang reformasi hukum dengan cara yang sesuai dengan berbagai lingkungan ekonomi, hukum, dan kelembagaan. Buku ini merupakan kontribusi terhadap pemikiran komparatif tentang reformasi hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Buku ini mengkaji berbagai implikasi reformasi hukum pertanahan dalam perluasan tujuan pembangunan di luar pertumbuhan untuk mencakup perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian kesetaraan gender, serta mengulas berbagai pengalaman dalam reformasi hukum pertanahan. Setelah bab pengantar, bab 2 mengkaji bagaimana reformasi hukum pertanahan dicapai melalui berbagai inisiatif Bank Dunia.
Buku ini mengulas berbagai langkah yang telah diambil Bank Dunia untuk mencapai reformasi hukum pertanahan yang komprehensif dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan program reformasi pertanahan serta proyek administrasi pertanahan. Buku ini juga menganalisis berbagai pelajaran yang dipetik dari berbagai proses reformasi hukum pertanahan. Bab 3 membahas reformasi aturan yang memengaruhi akses dan hak perempuan terhadap tanah. Topik ini merupakan topik yang rekomendasinya tidak selalu mudah karena norma budaya dan norma lainnya yang mengatur hak dan kebebasan perempuan terkait tanah. Bab 4 mengkaji cara mengembangkan pasar tanah sambil meminimalkan dampak buruk dan meningkatkan dampak positif pada masyarakat miskin. Bab 5 membahas pentingnya sertifikasi dan pendaftaran hak atas tanah, meninjau konsep yang didukung oleh Bank dalam banyak proyek pertanahannya, dan menjelaskan bagaimana sertifikasi dan pendaftaran dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Bab 7 membahas isu kesetaraan dan kemiskinan dalam konteks konservasi dan perlindungan lingkungan pertanian dan hutan. Bab ini mengkaji peran hak milik individu, serta perangkat hukum yang dapat digunakan untuk mendorong konservasi. Kesimpulannya menggabungkan aspek-aspek penting dari semua bab yang diperlukan untuk reformasi hukum pertanahan yang efektif.
Tidak tersedia versi lain