Perpustakaan HuMa

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Log In
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional : menelaah Perda untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengimplementasian Perda
Penanda Bagikan

Text

Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional : menelaah Perda untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengimplementasian Perda

Rosdianasari, Eko Susi - Nama Orang; Farouk, Peri Umar - Nama Orang; Soetono, Bambang - Nama Orang;

Seiring berjalannya waktu, otonomi daerah yang telah memasuki tahun ke-enam. mulai menyentuh isu Peraturan Daerah (Perda). Diawal proses desentralisasi bukan tidak tersentuh masalah Perda ini, namun tertutup oleh berbagai isu manajemen kepemerintahan daerah, seperti keuangan daerah, reorganisasi Pemda, dan sebagainya.

Perda merupakan koridor hukum yang berlaku lokal untuk mengatur pelaksanaan kepemerintahan daerah. Keberadaannya juga seharusnya menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menerima pelayanan yang baik dari Pemerintah daerah (Pemda). Namun proses pembelajaran sedang berlangsung, di banyak daerah penyusunan Perda hanya sebatas pada tujuan yang dangkal. Tidak menyentuh atau menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakatnya, bahkan kadang bertentangan dengan produk hukum diatasnya. Tidak beraturan dan hanya menciplak dari daerah yang lain.

Dalam proses belajar ini diperlukan kekritisan dari masyarakat, untuk itu Justice for the Poor, sebuah program dari Bank Dunia memiliki sebuah sub program yang pada dasarnya mengajak masyarakat untuk turut mengkritisi Perda melalui Program Perda Review, yang salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan kompetisi makalah mengkritisi Perda dan menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional dengan tema Peraturan Daerah dalam Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah: Meningkatkan Akses dan Partisipasi Publik dalam Menelaah Perda untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Pengimplementasian Perda.


Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi 343 PRO
B02786
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
343 PRO
Penerbit
Jakarta : Justice for the Poor The World Bank., 2006
Deskripsi Fisik
xvi, 347 p. ; ill. ; tab. ; 25 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
343
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Perda
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan HuMa
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Kami berdiri atas kesadaran bahwa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan dan diatasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Diperlukan perspektif yang lebih luas untuk menempatkan proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakannya dalam konteks sosial-ekonomi-politik lokal, nasional, dan global. Atas dasar itu-lah, kami memandang perlu mengembangkan wacana, teori, dan metodologi pengkajian hukum dan masyarakat alternatif yang bersifat kritis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?