Text

Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat : panduan cara memproses perijinan dan kiat sukses menghadapi evaluasi

---

Kebijakan pembangunan kehutanan yang sentralistik diyakini sebagian kalangan tidak begitu efektif menjaga kawasan hutan. Paradigma pengelolaan dan pembangunan hutan pada masa kini dan ke depan harus diubah dari orientasi kayu menjadi pengelolaan sumber daya hutan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Kebijakan pembangunan kehutanan harus beralih dari sentralistik menjadi desentralistik. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan juga dalam pengelolaan sumber daya hutan, dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan.

Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan. Melalui SK. Menhut nomor 31/KPTS-II/2001, tentang pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan), pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 NUR h

Penerbit

Bogor : World Agroforestry Centre., 2006

Deskripsi Fisik

vii, 87 p. ; ill. ; tab. ; 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9793198338

Klasifikasi

634.9

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Ilmu Kehutanan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar