Text

Buku Pintar : 60 menit memahami (mengawasi) penyusunan peraturan perundang-undangan

---

Koalisi Kebijakan Partisipatif menjabarkan prinsip-prinsip pokok, sebagai pedoman dalam penyiapan dan pembahasan RUU dan Raperda:

Inisiasi untuk membuat peraturan atau kebijakan bisa muncul dari Pemerintah, DPR/D, DPD ataupun masyarakat,

Pemerintah, DPR/D, DPD wajib melibatkan masyarakat seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan/aturan hukum, termasuk Tata Tertib DPR/D, dan DPD:

Membuka ruang aksesibilitas yang sebesar-besarnya pada proses penyiapan atau pembahasan RUU dan Raperda, melalui berbagai macam cara seperti konsultasi publik, mendorong prakarsa masyarakat dan sebagainya,

Berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan dan lahimya suatu kebijakan (publik) atau penyusunan suatu aturan (hukum);

Memastikan adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari para perumus kebijakan (eksekutif) dan penyusunan aturan hukum (legislatif) dalam proses penyiapan alau pembahasan RUU dan Raperda;

Menjamin akses untuk meraih keadilan, apabila terjadi pelanggaran/penvimpangan prosedur (lata cara) penyusunan UU, Perda dan Tatib DPR/D. yang mewajibkan partisipasi masyarakat

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 PAT b

Penerbit

Jakarta : Koalisi Kebijakan Partisipatif., 2005

Deskripsi Fisik

iii, 88 p. ; tab. ; 10 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9799970504

Klasifikasi

340.1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Peraturan Perundang-undangan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar