Text

Melawan Tirani Informasi

---

Akar dari persoalan merebaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran HAM dalam pemerintahan Orde Baru adalah lemahnya kontrol masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan dalam kerangka reformasi adalah memperkuat kedudukan masyarakat di hadapan negara. Di sinilah ditemukan urgensi UU Kebebasan Informasi. UU ini menjamin dan mengatur hak publik atas informasi pemerintahan. Dengan kata lain, kontrol masyarakat hendak ditegakkan melalui prinsip, "Publik berhak tahu atas kinerja dan kebijakan pemerintah". Namun, sungguh riskan menggantungkan harapan bagi terwujudnya hak publik untuk tahu ini pada ithikat baik pemerintah semata. Oleh karena itu, dibutuhkan koalisi yang didukung oleh semua unsur pro demokrasi guna mewujudkan pengesahan UU Kebebasan Informasi.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

079.095 98 MEL

Penerbit

Jakarta : Koalisi untuk Kebebasan Informasi.,

Deskripsi Fisik

xiv, 184 p. ; ill. ; tab. ; 22 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

079.095 98

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Jurnalisme

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar