Perpustakaan HuMa

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Log In
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Bijdragen : tot de taal-, land- en volkenkunde 163.4
Penanda Bagikan

Text

Bijdragen : tot de taal-, land- en volkenkunde 163.4

Arps, B. - Nama Orang;

The term 'British interregnum', in relation to Indonesia, refers to two short periods in the late eighteenth and early nineteenth centuries when the British took control of most of the Netherlands Indies from the Dutch, only to hand it back a few years later. The British did this as a result of their wars with France. The first occupation occurred in 1795-1797 after a pro-France regime had been established in Holland. After peace was declared in 1802, the occupied territo- ries were returned to the Dutch. Hostilities soon resumed, however, and with the annexation of Holland by the French in 1810, the British once more moved into the Netherlands Indies.


Ketersediaan
#
My Library 820 BIJ
B02281
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
820 BIJ
Penerbit
The Netherlands : Koninklijk Institut Voor Taal Land-En Volkenkunde (KITLV)., 2007
Deskripsi Fisik
621 p. ; ill. ; tab. ; 23 cm
Bahasa
English
ISBN/ISSN
00062294
Klasifikasi
820
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Kesusastraan Inggris
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan HuMa
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Kami berdiri atas kesadaran bahwa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan dan diatasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Diperlukan perspektif yang lebih luas untuk menempatkan proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakannya dalam konteks sosial-ekonomi-politik lokal, nasional, dan global. Atas dasar itu-lah, kami memandang perlu mengembangkan wacana, teori, dan metodologi pengkajian hukum dan masyarakat alternatif yang bersifat kritis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?