Text

Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 : mengenai pengujian Konstitusionalitas kawasan hutan dalam pasal 1 angka 3 UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan

---

Awalnya, hutan diartikan sebagai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian hutan secara politis inilah yang menimbulkan implikasi sosial dan hukum di lapangan.
Atas dasar itu, pada tahun 2010, Bupati Kapuas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, dan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengajukan gugatan terhadap Pasal 1 angka 3, UU Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011, khususnya frasa “ditunjuk dan atau” menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon.
Anotasi ini memberikan gambaran kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011, karena banyak pihak menafsirkan ini atas kepetingannya masing-masing, tetapi abai terhadap kepentingan masyarakat yang terkait langsung dengan kawasan hutan, karena sejaih ini terdapat 32.000 desa yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 YAN a

Penerbit

Jakarta : HuMa., 2012

Deskripsi Fisik

, 24 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786028829298

Klasifikasi

348.598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum
Hutan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar