Text

Penyelenggaraan Peradilan Adat di Papua

---

Keputusan politik tentang penyatuan Papua (selanjutnya disebut Irian Jaya, sebelumnya Irian Barat) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun pada kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 PER

Penerbit

Jayapura : Kepolisian Daerah Papua, Partnership for Governance Reform in Indonesia., 2005

Deskripsi Fisik

xiii, 64 p. ; tab. ; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340.5

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Terbitan Berseri Ilmu Hukum
Adat Papua

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar