Perpustakaan HuMa

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Log In
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Wacana Media : peta kecenderungan aktor dalam isu moratorium
Penanda Bagikan

Text

Analisis Wacana Media : peta kecenderungan aktor dalam isu moratorium

Permatasari, Anggalia Putri - Nama Orang;

Pada tanggal 19 Mei 2011, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, lazim disebut sebagai Inpres Moratorium, setelah sekian lama tertunda karena banyaknya kepentingan yang terlibat. Sejak pertama kali digagas sebagai bagian dari strategi REDD (Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) dalam kerangka Letter of Intent (LoI) antara Indonesia dan Norwegia yang disepakati di Oslo, Mei 2010, isu moratorium hutan memang telah menjelma menjadi sebuah polemik yang mencerminkan dahsyatnya pergulatan kepentingan para pihak yang berpotensi terdampak oleh pemberlakuan kebijakan tersebut.

Dari berbagai perdebatan mengenai hal ini, kita dapat menganalisis posisi dan kepentingan berbagai aktor yang terlibat, diantaranya pihak pemerintah (eksekutif), parlemen (DPR), kalangan pengusaha (khususnya pengusaha perkebunan dan kehutanan), dan masyarakat sipil yang diwakili kalangan organisasi non-pemerintah (NGOs).

Beberapa hal yang dianalisis dalam tulisan ini adalah polemik pasca-Inpres di media cetak yang cenderung mempertarungkan ‘ekologi’ dan ‘ekonomi’ dalam kerangka oposisi biner yang terlalu menyederhanakan persoalan dan bahkan menyesatkan sementara dimensi hak masyarakat diabaikan dalam perdebatan. Wacana yang sangat kuat disuarakan dalam periode penggodokan kebijakan moratorium ini adalah wacana ‘kepentingan asing’ dari pihak pengusaha yang menentang penerapan moratorium yang komprehensif.


Ketersediaan
#
My Library 364.1 ANG a
B00209
Tersedia
#
My Library 364.1 ANG a
B00210
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
364.1 ANG a
Penerbit
Jakarta : HuMa., 2011
Deskripsi Fisik
, 21 p. : 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786028829236
Klasifikasi
364.1
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Konflik
Analisis
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan HuMa
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Kami berdiri atas kesadaran bahwa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan dan diatasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Diperlukan perspektif yang lebih luas untuk menempatkan proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakannya dalam konteks sosial-ekonomi-politik lokal, nasional, dan global. Atas dasar itu-lah, kami memandang perlu mengembangkan wacana, teori, dan metodologi pengkajian hukum dan masyarakat alternatif yang bersifat kritis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?