Text
Papua Road Map : negotiating the past, improving the present and securing the future
Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalan empat isu.
Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan afirmatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua.
Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung
Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh.
Isu keempat adalah pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua. Untuk itu, jalan rekonsiliasi di antara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan pilihan untuk penegakkan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama korban keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum.
Keempat isu dan agenda tersebut di atas dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang.
Suasana reformasi, adanya Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang akomodatif, pemerintah pusat yang responsif, serta anggaran Papua yang sangat besar, membuat Tim LIPI percaya bahwa masalah Papua dapat diselesaikan secara adil, damai, dan bermartabat.
Tidak tersedia versi lain