Text
Representasi Popular Dalam Penganggaran Partisipatif
Pelbagai eksperimentasi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses-proses pengambilan kebijakan telah berlangsung saat ini. Usaha tersebut dilakukan dalam kerangka besar perbaikan representasi demokratik. Minimnya dan kecenderungan parahnya representasi ini telah lama diidentifikasi oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Demos sebagai masalah terbesar menuju terwujudnya demokrasi yang bermakna. Demokrasi bermakna sering pula disebut demokrasi substansial, merujuk pada teragregrasinya kepentingan- kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Dalam bingkai alur pemikiran di atas, penelitian mengenai "Representasi Popular dalam Penganggaran Partisipatif" ini dibuat. Demos melihat bahwa perencanaan penganggaran menjadi salah satu arena yang relatif terbuka terhadap inisiatif atau usulan dari warga untuk diserap dalam perencanaan pembangunan.
Dasar legalitas perencanaan pembangunan mensyaratkan adanya partisipasi warga. Hanya saja jaminan partisipasi warga tersebut sebatas dalam perencanaan, tidak sampai ke tahapan pembahasan maupun penetapan. Masih kuatnya peran birokrasi dan politisi tentu juga para aktor informal-dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran membuat partisipasi warga di tahapan perencanaan menjadi tak bermakna.
Hampir semua usulan warga tidak terakomodasi dalam kebijakan politik anggaran yang didominasi kepentinga ekonomi-politik para elit. Penyerapan 10 persen usulan dianggap sebuah prestasi yang luar biasa merujuk minimnya usulan warga yang disetujui. Ini terjadi di empat wilayah (Kabupaten Serang, Kabupaten Poso, Kota Balikpapan, dan Kota Banda Aceh) yang menjadi lokasi penelitian. Persiapan penelitian ini dilakukan pada Oktober-Desember 2009. Penelitian lapangan di empat wilayah tersebut hingga penyelesaian laporan dilakukan pada 2010. warga
Terbitan ini merupakan laporan final yang utuh mengenai penelitian penganggaran yang dilakukan Demos. Sebelumnya, resume laporan penelitian ini juga pernah diterbitkan dalam jurnal Prisma Vol 29 No. 4, Oktober 2010. Penelitian ini menjadi mungkin karena adanya bantuan finansial dari Kementerian Luar Negeri Norwegia melalui Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia.
Tidak tersedia versi lain