Text
Penyusunan Kebijakan dan Program Pemberdayaan UKM di Kabupaten Sumenep
Bagi masyarakat desa, keberadaan UKM bukan saja sebagai "katup penyelamat" layaknya sektor informal di perkotaan, tetapi juga merupakan sumber penghasilan yang fungsional. Sebagai salah satu jenis usaha yang mandiri dan berskala kecil, keberadaan UKM dalam banyak hal juga terbukti sangat kenyal dan mampu menyiasati berbagai tekanan krisis ekonomi, termasuk kenaikkan harga BBM. Namun demikian, terlepas dari berbagai kelebihan yang dimiliki, bukan berarti keberadaan UKM, khususnya sektor industri kecil sama sekali bebas dari masalah.
Kendati upah dan penghasilan yang diperoleh dari UKM bersifat harian dan karena itu fungsional untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari penduduk desa. Tetapi, sebagai sebuah unit usaha kecil, para pelaku UKM seringkali tersubordinasi karena harus berhadapan dengan dominasi pedagang perantara atau tengkulak dan iklim persaingan yang makin ketat, sementara di sisi yang lain biaya produksi yang meningkat karena imbas kenaikan harga BBM ternyata tidak diimbangi dengan meningkatnya pembagian margin keuntungan yang lebih baik.
Secara garis besar, tujuan kegiatan penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan UKM di Kabupaten Sumenep ini pada dasarnya adalah: (1) Memetakan kondisi UKM di Kabupaten Sumenep pasca kenaikan harga BBM, (2) Mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat upaya pemberdayaan UKM di Kabupaten Sumenep, dan (3) Merumuskan kebijakan dan program prioritas untuk memberdayakan UKM di Kabupaten Sumenep.
Tidak tersedia versi lain