Kontrol terpusat negara telah meminggirkan masyarakat adat, merusak hak-hak tradisional dan sistem pengelolaan mereka. Undang-undang nasional dan struktur administrasi yang seragam telah mengesampingkan adat istiadat setempat, mengurangi akses dan kontrol masyarakat atas sumber daya alam dan mempercepat peralihan dari ekonomi subsisten ke ekonomi moneter. Hal ini berfokus pada pengaturan per…
Merujuk pada pendapat Prof San Afri Awang dalam sambutan buku ini, tentang ”partisipasi pembebasan”, saya teringat pada model pembangunan yang berpusat pada manusia (people center) oleh budayawan (alm.) Dr Soedjatmoko era 1980-an. Sebenarnya pembangunan terpenting dalam sejarah manusia adalah pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan yang berpusat pada manu…
Buku ini menawarkan telaah komprehensif atas tata kelola ruang dan lingkungan di Bali masa kini yang dilanda krisis. Di masa desentralisasi, delapan kabupaten dan satu kota di Bali mendapatkan kewenangan lebih besar untuk mendongkrak pendapatan daerah, terutama dari industri pariwisata, sembari mengabaikan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, budaya, dan masalah kelembagaan di luar wila…
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Saat ini, Jumlah BUMN mencapai angka yang cukup besar yaitu 118 BUMN, jenis BUMN Perusahaan Umum (Perum) berjumlah 14 BUMN, 20 BUMN Persero Tbk, dan 84 BUMN Persero. Pendirian BUMN bertujuan untuk …
Desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia pada dasarnya digagas untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang semakin rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyar di daerah melalui sistem pemanfaatan hutan yang lestari. Namun pelaksanaan pengelolaan hutan era otonomi daerah memunculkan banyak persoalan, seperti perebutan kewenangan dan eksploita SDH untuk tujuan sesaat (peningka…
Buku ini dibuat atas kerjasama Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia melalui proses konsultasi multi pihak pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan bagi SATGAS REDD+ dalam membangun dan menerapkan kebijakan pelaksanaan REDD+ di Indonesia.
Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalan empat isu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan afirmatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bi…