Mitigasi Perubahan Iklim dan Peran Komunitas : studi atas kontribusi pengetah…

Pengurangan emisi dari sektor kehutanan menjadi tumpuan upaya mitigasi nasional. Hal ini berkaitan erat dengan hakhak masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Hutan karena selain pelaksanaannya dilakukan di atas lahan-lahan yang bersinggungan dengan ruang hidup dan kelola masyarakat, kebijakan, program dan proyek-proyek mitigasi iklim berpotensi mentransformasi kehidupan masyarakat dalam…

No Reason to Delay : portrait of FPIC in REDD+ demonstration activities proje…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829168

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 BER n

Mereka yang belum setara : potret Da REDD di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hu…

Pubikasi ini diterbitkan kerjasama HuMa dan Pontianak Institute pada tahun 2011. Laporan hasil studi merupakan gabaran umum kondisi penikmatan kebebasan dasar hak-hak masyarakat di dua kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kapuas Hulu dan Ketapang antara tahun 2007-2010 dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek Demonstration Activites REDD+. Kondisi tersebut pada gilirannya mempengarui penikmatan …

Tak Ada Alasan Ditunda : potret FPIC dalam proyek demonstration activities RE…

Publikasi HuMa yang diterbitkan tahun 2011 ini merupakan laporan hasil pemantauan pelaksanaan proyek Demonstration Activities REDD+ bertujuan melihat sejauh m ana proyek-proyek tersebut merespon berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat, utamaya yang berkaitan dengan hak dan konflik yang mereka hadapi. Berfokus pada pelaksanaan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) didalam proy…

Ruang Gerak Masyarakat Dalam Mengontrol Perizinan Kelapa Sawit

Sejak berdiri di tahun 2001, HuMa telah mengembangkan sebuah pendidikan hokum untuk masyarakat, yaitu Pendidikan Hukum Kritis (PHK). PHK diarahkan untuk mentransformasikan pengetahuan hokum kepda masyarakat. Pengetahuan hokum ini kemudian digunakan untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alamnya, termasuk bagiamana memperkuat hokum lokalnya untuk menjaga hak tesebut. Dalam pela…

Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaring - Jaring Hukum Negara

Masyarakat adat maupun local yang hidup di dalam dan disekitar kawasan hutan meyakini dirinya memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dibekali ilmu mengelola hutan secara tradisional yang arif, keberadaan hutan di wilayah mereka tetap lestari. Tetapi kearifan-kearifan dalam mengelola hutan lambat laun terancam hilang seiring dengan hilangnya hak kepemili…

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan : studi dampak pembatasan dan pelarangan ak…

"Pelarangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menekung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatnya atas sejumlah hak - hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak - tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi poli…

Pengelolaan Organisasi Masyarakat Sipil

Buku ini adalah salah satu hasil pembelajaran dari NGO Management certificate Program yang diselenggarakan oleh Pacivis - Universitas Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi para penggiat NGO. Program yang sudah berlangsung sebanyak 12 kali sejak 2002 ini, diselenggarakan dengan dukungan positif dari The National Democratic Institute for International Affairs (NDI) Jakarta…

Orangutan dan Ekonomi Pengelolaan Hutan Lestari di Sumatera

Laporan ini berfokus pada habitat spesies karismatik, tetapi sangat terancam punah yaitu Orangutan Sumatera. Hal yang ditawarkan adalah gambaran jasa ekosistem yang disediakan oleh habitat orangutan di Sumatera dan bagaimana estimasi pendapatan dari skema pembayaran jasa ekosistem dibandingkan dengan pendapatan dari skenario penggunaan lahan lainnya. Laporan ini juga bertujuan untuk menekankan …

Prioritas Pembangunan Kehutanan : menyelamatkan kekayaan multi-fungsi hutan d…

Pembangunan kehutanan, untuk pelestarian dan pencegahan kerusakan, harus menyentuh langsung kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan SDA secara nasional. Buku ini menggambarkan masalah kelembagaan dan kinerja pemanfaatan SDA secara nasional, akar masalah pembangunan kehutanan, serta upaya penyelamatan kekayaan multi-fungsi hutan dan keadilan alokasi manfaat SDH.