Sociology of Law

Inti sosiologi hukum Gurvitch pada dasarnya merupakan kelanjutan dari upaya, yang tampak dalam karya Max Weber, untuk menyelesaikan atau mengintegrasikan dualisme yang sangat memengaruhi hukum. Sosiologi Hukum Gurvitch bersinar sebagai mercusuar dalam pencarian berkelanjutan untuk visi hukum yang transformatif. Dalam pengantar barunya, Alan Hunt membahas tempat Gurvitch dalam sejarah sosiologi …

A Theory of Justice

Buku ini berisi tentang teori moral alternatif terhadap utilitarianisme dan yang membahas masalah keadilan distributif (distribusi barang yang adil secara sosial dalam suatu masyarakat). Teori ini menggunakan bentuk filsafat Kant yang diperbarui dan bentuk varian dari teori kontrak sosial konvensional. Teori keadilan Rawls sepenuhnya merupakan teori keadilan politik yang bertentangan dengan ben…

A Theory of Justice

Edisi

-

ISBN/ISSN

0674880145

Deskripsi Fisik

xv, 607 p. ; ill. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 JOH t

Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global

Di dalam buku ini materinya adalah dasar-dasar hukum kontrak, tort law, pengayaan materi arbitrase, putusan pengadilan tentang penggunaan domain name Mustika Ratu, perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, dan kebangkitan organisasi ekonomi internasional dalam dunia yang mengglobal. Buku ini mengkaji keterkaitan hukum bisnis dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang begitu cepat.

Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 18 Agustus 2000 telah membawa dampak bagi susunan pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan itu menyentuh isi pasal 18 UUD 1945 yang semula hanya terdiri dari satu pasal tunggal dengan judul Pemerintahan Daerah dalam Bab VI, menjadi tiga Pasal terd…

Komisi Yudisial : di beberapa negara Uni Eropa

Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi…

Analisis Kebijaksanaan : dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara

Dalam buku ini akan diketemukan pembahasan ringkas mengenai makna kebijaksanaan, kcbijaksanaan negara, tujuan mem-pelajari kebijaksanaan negara, ciri-ciri kebijaksanaan negara dan aktor-aktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan negara se-cara umum. Selain itu akan dibahas konsepsi dan teori atau model-model yang bersangkut paut dengan proses implementasi kebijak-sanaan negara.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi untuk Perkara Korupsi : pada penga…

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara Ko-rupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung ditujukan terutama bagi para pendukung administrasi perkara, baik di tingkat pertama, banding, serta kasasi dan peninjauan kembali. Mulai dari staf penerima berkas perkara di Pengadilan tingkat pertama hingga pejabat pada Direktoral Pidana di Mahkamah Agung. T…

Hak Azasi Perempuan : instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender

Kelompok Kerja Convention Watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai visi mencapai kesetaraan dan keadilan jender, penegakkan hak azasi manusia khususnya perempuan, dan terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia Sedangkan misinya ialah untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman Konvensi Perempuan di kalangan akademisi, aparat atau penegak hukum dan masyarakat lu…

Sketsa Hak Asasi Manusia Jawa Timur 2000 : penindasan atas nama otonomi

Buku ini merupakan laporan hak asasi manusia LBH Surabaya, yang dibuat saat arus publik bergayung sambut atas nama otonomi daerah, yang sekaligus membenturkan fakta lapangan bahwa otonomi ternyata masih menyisakan penderitaan rakyat kecil. Dan laporan ini sangat penting bagi semua pihak yang peduli terhadap nasib rakyat miskin, di manapun dan kapanpun, agar tidak mudah ditipu 'atas nama otonomi'.