Informasi yang dikelola oleh pejabat publik, pada dasarnya terbuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatas serta lebih beorientasi pada kepentingan umum (maximum access and limited exemption). Ketentuan tentang kerahasiaan informasi dalam RKUHP masih memiliki sejumlah persoalan, khususnya terhadap kerahasiaan informasi yang dikelola oleh negara atau lebih dikenal secara um…
Bunga rampai ini merupakan hasil pemikiran para penulis dari berbagai latar belakang akademisi, tokoh agama dan masyarakat, anggota DPR, para pengamat dan aktivis NGO. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pandangan mengenai gagasan dan langkah menuju bagaimana proses reformasi peradilan bisa segera dimulai dengan pemeranan elemen masyarakat madani, pengefektifan pengawasan yang lebih proporsion…
Kerusakan ekologi dan malapetaka industri memunculkan ancaman langsung terhadap kehidupan sehari-hari, sementara tanggung jawab khusus masih terus dibebankan kepada perempuan. Haruskah perempuan menerima relasi antara penindasan patriarkal dan perusakan alam yang mengatasnamakan keuntungan dan perkembangan? Bagaimana mereka bisa mengkounter kekerasan yang inheren dalam proses tersebut? Haruskah…
Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Le…
Buku panduan ini merupakan buku terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia atas dukungan The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)
Buku ini berisikan informasi mengenai metodologi penelitian ilmu sosial yang disajikan dalam bahasa Inggris.
Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai RPJMN 2010- 2014, yang sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistemat…
Buku ini memuat informasi mengenai undang-undang, maklumat, dan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Jepang.
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan, secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain dan secara terbuka atau pribadi untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran praktik ibadah dan ketaatan (Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Setiap orang berh…