Sektor minyak sawit seluruh dunia berada dalam tahap ekspansi yang cepat namun mendapat tantangan yang kuat dari organisasi-organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan dan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit yang tak pandang bulu menimbulkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies secara cepat, emisi gas rumah kaca yang mengkhawatir…
Pada situasi yang berlawanan, politik hukum pertambangan di Indonesia menunjukkan sebuah perkembangan baru dengan kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor X tahun 2012 sebagai hasil dari uji materil Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Putusan ini dalam kajian Roky Septiari, pegiat dari Perkumpulan Q-Bar, telah memberikan ruang atas hak dan…
Buku ini adalah salah satu bentuk dokumentasi dari berbagai dinamika dalam advokasi RUU TNI. Posisi koalisi pada waktu itu, adalah menolak RUU TNI karena dianggap tidak sempurna dan tidak mencerminkan aturan yang mendorong proses reformasi TNI. Koalisi menganggap proses pembahasan yang sangat cepat dan terburu-buru akan berpotensi pada penghilangan pasal-pasal penting dalam reformasi TNI. Ko…
Dalam RPJM Kabupaten Sumenep telah ditegaskan bahwa salah satu program prioritas yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep taun 2006-2011 adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dalam hal ini, persoalan utama yang harus diantisipasi bukanlah sekadar menyelamatkan dan mencegah agar keluarga-keluarga atau penduduk miskin tid…
Buku yang memuat surat-surat Freire yang padat dan logis alur berpikirnya, bukan hanya akan memperluas wawasan pembaca yang bersifat substansial dalam memandang karya-karya Freire, akan tetapi juga akan memperjelas atas pandangan-pandangan Freire dan menempatkannya secara lebih proporsional, terutama bagi mereka yang menganggap Freire sebagai orang yang menakutkan dan tidak menyenangkan, bukann…
Draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang telah disusun bertahun-tahun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial berada dalam proses dan tahapan untuk menjangkau keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, kepastian hukum sebagai alat pematuhan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi tiap individu dalam sebuah …
Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu peristiwa historis yang patut disyukuri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademisi, media, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terpilihnya Indonesia …
Kejaksaan Republik Indonesia (RI) telah meluncurkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021). Lahirnya pedoman ini patut diapresiasi & diharapkan dapat membantu para penuntut umum sebagai pedoman teknis dalam menangani perkara perempuan dan anak. Selama ini, perempuan & anak kerap kali mengalami hambatan…
Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Terkait dengan itu, Perkumpulan HuMa Indonesia kemudian memf…