Buku ini berusaha menyajikan kepada kita Compability (ketersesuaian) Qanun-qanun Aceh dengan instrumen internasional hak asasi manusia: apakah secara content (isi), qanun tersebut berkesesuaian dengan norma yang dijamin dalam instrumen internasional hak asasi manusia? Inilah yang membedakan studi ini dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Human Rights Watch tentang penerapan Qanun di Aceh,…
Tujuan utama buku ini adalah menunjukkan kontribusi gerakan sosial dalam mendorong perubahan sosial politik, khususnya peru- bahan kebijakan publik (policy change). Respons kebijakan peme- rintah, termasuk perubahan karakter bisnis (korporasi), acapkali terjadi bukan karena niat baik dan pertimbangan keadilan serta rasionalitas, akan tetapi karena desakan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat (…
Publikasi ini merupakan hasil eksaminasi publik atas Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2239 K/PIDSUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group), Penerbitan buku eksaminasi publik atas pustusan Mahkamah Agung ini ditujukan agar masyarakat umum dapat lebih mudah membaca putusan MA dan dapat mengambil pembelaj…
Buku ini menyajikan hasil dan makalah-makalah yang dipresentasikan dalam "Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban", yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-13 Oktober 2004. Pesan-pesan maupun hasil-hasil konferensi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran sekaligus mempertajam…
Kompleksitas masalah hak asasi manusia di Papua memerlukan upaya yang besar dari segenap kalangan masyarakat sipil memajukan dan memperbaikinya. Pun demikian dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dituntut lebih serius mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadikan hak asasi manusia sebagai acuan utamanya, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, ba…
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga baru yang terbentuk berdasarkan Perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga hak konstitusional warga negara dan berjalannya sistem checks and balances. Maka setiap warga negara dan penyelenggara negara sudah sepatutnya mengetahui seluk-beluk Mahkamah Konstitusi. Buku ini memberikan informasi tentang Mahkamah Konstitusi secara…
Di dalam hukum keperdataan, hukum perikatan (law of obligations atau verbintenissenrecht) memainkan peran yang sangat penting. Bidang kajian hukum perikatan ini dapat kita bedakan pada satu pihak hukum yang mengatur ihwal perbuatan melawan hukum (tort law), dengan pada lain hukum perjanjian (overeenkomstenrecht atau contract law). Hukum perihal perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad atau t…
UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) semula diprakarsai oleh koalisi masyarakat sipil dan menjadi UU yang merupakan inisiatif DPR. Diperlukan waktu pembahasan selama 8 tahun dan diberlakukan 2 tahun setelah disahkan. Dengan kata lain diperlukan waktu 10 tahun untuk menggagas dan mempersiapkan pelaksanaan keterbukaan informasi setelah reformasi. Secara sederhana …