Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 2 : Jawa Barat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 1 : Bali, Banten, Bengkulu, DIY Yogyakart…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Mengenal Pilihan - Pilihan Hukum Daerah untuk Pengakuan Masyarakat Adat : kia…

Ini menyediakan informasi dasar dan teknis tentang pilihan-pilihan hukum daerah agar Pendamping Hukum Rakyat pada khususnya dan Masyarakat Sipil pada umumnya mampu memilih tindakan advokasi hukum untuk menetapkan hak-hak masyarakat adat, beserta dengan kiat-kiat sederhana yang dapat membantu

Mengenal Sistem Peradilan Adat : 25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau

Pendokumentasian peradilan adat ini mencakup informasi dasar tentang gambaran suku, kelembagaan adat, mekanisme penyelesaian perkara adat dan sanksi adat di 25 suku Dauak di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

Mempertimbangkan Peradilan Adat No. 4

Ubi Societas Ibi Ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Hal itu diungkapkan oleh Cicero – seorang filsuf yang sangat terkenal, hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kalau jalan pikiran Sang Fsilsuf itu dilanjutkan, maka dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu ada peradilan, atau setidak-tidaknya dimana ada masyarakat disitu ada mekanisme penyelesaian sengketa. Sejak perteng…

Alone Facing The Changing Climate : petition of the people's chamber of the N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829182

Deskripsi Fisik

, 36 p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

304.25 ALO

Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 6 : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Himpunan Produk Aturan Lokal - Buku 4 : Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalim…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUM

Kibaran Sampari : gerakan pembebasan OPM dan perang rahasia di Papua Barat

Buku ini mengelaborasi semua persoalan mendasar yang berada dibalik geliat gerakan pembebasan OPM sekaligus membongkar kejahatan Indonesia dalam bentuk policy yang kemudian mengejawantah dalam aneka aksi kekerasan dan tindakan represif ofensif (khususnya di bawah rezim militeristik-korup ORBA). Setelah 50 tahun wilayah koloni Netherlands New Guinea berada dalam kekuasaan Indonesia, yang dialihk…

Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…