Digest Epistema : berkala isu hukum dan keadilan eko-sosial

Edisi

Vol. 4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 44 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

Digest Epistema : berkala isu hukum dan keadilan eko-sosial : Vol. 4

No. Panggil

340.114 DIG

Digest Epistema : berkala isu hukum dan keadilan eko-sosial

Edisi

Vol. 3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 40 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

Digest Epistema : berkala isu hukum dan keadilan eko-sosial : Vol. 3

No. Panggil

340.114 DIG

Digest Epistema : berkala isu hukum dan keadilan eko-sosial

Edisi

Vol. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 36 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

Digest Epistema : berkala isu hukum dan keadilan eko-sosial : Vol. 2

No. Panggil

340.114 DIG

Masyarakat Adat dalam Kepungan Kebijakan : analisis kebijakan sumber daya ala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2006

Deskripsi Fisik

, 79 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.7 MAS

Ke Mana Harus Melangkah ? : masyarakat, hutan, dan perumusan kebijakan di Ind…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979461421x

Deskripsi Fisik

xxxiv, 516 p. : ill. : tab. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 KEM

Land Reform dari Masa ke Masa : perjalanan kebijakan pertanahan 1945 - 2009

Land reform, yakni legislasi yang mewujudkan prinsip tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah berulang kali keluar-masuk dan tampil ke dalam arena kebijakan nasional Indonesia paska-kolonial (1945-2009). Buku ini menganalisis apa saja dan bagaimana kekuatan-kekuatan pro versus anti-land reform itu bekerja, kondisi-kondisi yang memungkinkannya timbul-berpengaruh-dan-tenggelam, dan konj…

Kajian Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hukum Adat Desa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 KAJ

Opini Hukum Peraturan Menteri Nomor P.21/Menlhk-Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang H…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 15 p. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 AGU o

Peran Lembaga Dalam Advokasi Hutan Adat

Buku ini bertutur mengenai peran lembaga dalam melakukan advokasi hutan adat. Diterbitkan berdasarkan pengalaman dalam mendorong penetapan hutan adat, dan hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, tepatnya tanggal 30 Desember 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK-KLHK) tentang penetapan hutan adat diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada wakil ma…

Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat : anotasi putusan mahkamah…

Maret tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melakukan Judicial Review (JR) Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UU Nomor 41 Tahun 199…