Panduan Pemberdayaan Masyarakat Adat

Peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan yang telah terbukti berhasil menjaga kelestarian fungsi lingkungan di sekitar pemukimannya

Hukum Adat Banua Simpakng

Buku ini merupakan kumpulan hukum adat Banua Simpakng yang ditulis secara berurutan mulai dari adat kelahiran hingga adat kematian. Buku ini akan menjadi pedoman dalam tata atur perikehidupan masyarakat di Banua Simakng.

Saksi Harus Dilindungi : rancangan undang-undang perlindungan saksi

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas aparat penegak hukum (polisi dan jaksa). Dengan demikian maka jelaslah bahwa keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat menentukan dalam s…

A Funny Place to Store Carbon : UWA-FACE foundation's tree planting project i…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9974796997

Deskripsi Fisik

, 103 p. ; ill. ; tab. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

363.7 CHR a

Daftar Peraturan Perundang-undangan Hutan dan Kehutanan

Buku ini merupakan daftar Peraturan Perundang-undangan hutan dan kehutanan

Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan : perempuan dalam seni sastra

Edisi

-

ISBN/ISSN

1410153X

Deskripsi Fisik

, 157 p. ; ill. ; tab. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.4 JUR

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 : UU no. 22, 25, dan 28)

Buku ini merupakan undang-undang otonomi daerah tahun 1999.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Te…

Buku peraturan tentang pedoman rehabilitas dan rekonstruksi.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia -vol.1

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) edisi kali ini mencoba mengangkat tema demokrasi lingkungan sebagai narasi alternatif atas gagasan mengenal relasi kekuasaan yang terlampau antroposentris, kapitalistik, dan cenderung memandang alam sebatas objek untuk akumulasi kekayaan semata.

Ekonomi Dari Demokrasi : membiayai pembangunan manusia Indonesia

Laporan pembangunan manusia Indonesia tahun 2004 memperkirakan bahwa, berdasarkan data terbaik yang ada berasal dari berbagai sumber dan penilaian lembaga-lembaga yang kompeten, biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak pembangunan manusia yang mendasar ini tidaklah lebih dari tambahan dana sebesar 3-4% dari PDB.