Buku ini diterbitkan dalam rangkaian Kerja sama Studi Islam Indonesia - Belanda (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies - INIS) yang telah disesuaikan dan diperbarui antara Departemen Agama/Institut Agama Islam Negeri, Indonesia dan Universitas Leiden, Belanda. Rangkaian penerbitan ini diarahkan kepada distribusi publikasi penting dalam bidang studi Islam di Indonesia. Buku ini t…
Istilah bioprospeksi dan biopirasi merupakan istilah yang masih baru bagi masyarakat umum di Indonesia. Bioprospeksi adalah proses eksplorasi, pencarian dan penelitian sumberdaya hayati (terutama sumberdaya genetika) dan pengetahuan adat untuk kepentingan komersial. Aktivitas bioprospeksi jika tidak diatur dengan jelas akan melahirkan dampak buruk yaitu aktivitas biopirasi (pencurian sumberdaya…
Perekonomian Indonesia di masa depan sudah sepantasnya tidak lagi dikuasai oleh para pengusaha besar yang serakah sebagaimana digambarkan Adam Smith 1776, tetapi berdasar demokrasi ekonomi Indonesia. Krisis multidimensi 3 tahun terakhir tidak boleh dianggap terlalu berbobot ekonomi. Buku ini, berdasar penelitian di 11 propinsi selama 10 bulan, memperkuat kesadaran akan kebhinnekaan Indonesia…
Pelbagai eksperimentasi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses-proses pengambilan kebijakan telah berlangsung saat ini. Usaha tersebut dilakukan dalam kerangka besar perbaikan representasi demokratik. Minimnya dan kecenderungan parahnya representasi ini telah lama diidentifikasi oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Demos sebagai masalah terbesar menuju terwujudnya demokrasi y…
Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di Kepulauan Nusantara sejak dahulu memiliki pengetahuan dan mengembangkan kearifan lingkungan sebagai hasil adaptasi dan pengalaman dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya. Bentuk-bentuk kearifan lingkungan tercermin dari bentuk pola pemanfaatan ruang di suatau wilayah masyarakat adat. Dimana ruang dibagi-bagi berdasakan aturan adat, nila…
Buku ini berisikan informasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang dilengkapi dengan UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jaya.