Buku saku ini dibuat demikian untuk memudahkan para pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai KPH yang dicanangkan oleh Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, dan sekaligus mendapatkan topik-topik hangat tetapi ringkas seputar pemikiran, konsep dan strategi penyelesaian konflik land tenure dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Konflik land tenure di kawasan hutan adalah suatu kenyataan. Da…
Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum intern…
Buku ini merupakan penelitian yang mengkaji pengaturan dan praktik partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, penataan ruang, perencanaan pembangunan dan penetapan wilayah pertambangan, serta merumuskan model partisipasi masyarakat yang dikehendaki sesuai putusan MK khususnya dalam penetapan wilayah pertambangan.
Buku ini berisi fakta dan data yang disertai analisis hukum dan kebijakan mengenai kehutanan, dan disengaja untuk diterbitkan untuk memperkaya informasi lapangan seputar konflik dan dampak yang berkait erat dengan isu kehutanan.