Open Source Library Management System

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
cover
Laporan Lengkap Delegasi Kementerian Kehutanan Pada UNFCCC COP-16
Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan

Buku ini merupakan buku laporan delegasi kementerian kehutanan pada acara United Nations Climate Change Conference yang diberlangsungkan pada 29 November - 10 Desember 2010 di Mexico.

Edition
Buku
ISBN/ISSN
-
Collation
, 165 p. ; ill. ; tab. ; 19 cm.
Series Title
-
Call Number
060/Kel/l
Availability1
Add to basket
View DetailCite

Search Result

Found 1 from your keywords: Subject : "Laporan Delegasi, Kementrian Kehutanan, UNFCCC COP"
Query took 0.00089 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Suggestion
image
Kebebasan Informasi Milik Siapa?
Dahlan, Abdullah - Husudo, Adnan Topan - Badoh, Ibrahim Fahmy
image
Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia : 1999 - Bagian 1
Wikrama Waskitha
image
Simalakama Kawasan Hutan : hasil eksaminasi publik Putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian Undang - Undang kehutanan (putusan Nomor 45/PUU-IX/2011)
Arizona, Yance - Nagara, Grahat - Hermansyah - Kartodihardjo, Hariadi - Nordin - Hayati, Tri - Subagyo, Rhino - Agustina, Shinta
image
Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum : kecakapan hukum masyarakat hukum adat dalam lapangan hukum privat dan publik
Simarmata, Rikardo - Steni, Bernadinus
image
Ni Hoe Kong : kapitein Tionghoa di Betawi pada tahun 1740
Hoetink, B.
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

Kami Memfokuskan Kerjanya Pada Isu Pembaharuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Tanah Dan Sumber Daya Alam Lainnya.
Kami berdiri atas kesadaran bahwa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan dan diatasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Diperlukan perspektif yang lebih luas untuk menempatkan proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakannya dalam konteks sosial-ekonomi-politik lokal, nasional, dan global. Atas dasar itu-lah, kami memandang perlu mengembangkan wacana, teori, dan metodologi pengkajian hukum dan masyarakat alternatif yang bersifat kritis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2023 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search